Malang (beritajatim.com) - Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Malang menilai, ada hal yang tak beres dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Malang. Sebab banyak keluhan yang disampaikan oleh para wali murid pada Pos Pengaduan yang didirikan oleh KMPP. Hingga kini, jumlah pengaduan mencapai seratus lebih.
Kasus terbaru adalah dicoretnya Keyla warga Sawojajar yang namanya dicoret saat proses PPDB di SDN Sawojajar 1 tanpa alasan yang jelas. Diduga, ia tidak diterima karena ayahnya, Kifli Ismunandar yang merupakan penyandang tuna netra. Juru bicara KMPP, Didit Sholeh
mengatakan, system PPDB harus jelas dan transparan.
"Kasus yang diadukan oleh pak Kifli ini menunjukkan jika ada yang tidak beres dalam PPDB," kata Didit, Jumat (29/6/2012).
Dengan adanya kasus yang dialami oleh Keyla, ia menilai sekolah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, karena seorang anak gagal menikmati hak untuk belajar. Buktinya, ada pertanyaan tentang pekerjaan orang tua, apalagi orang tua Keyla seorang tuna netra. Untuk
itu, jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan, maka pihak sekolah harus ditindak tegas.
"Kami akan melakukan advokasi kasus ini, dan mempertanyakan bagaimana sebenarnya sistem PPDB ini. Dinas Pendidikan juga harus turun tangan," tukas Didit.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Sutiaji mengatakan, sekolah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap para siswa. "Sekolah tidak boleh bertindak diskriminatif dengan beralasan tidak
menerima calon siswa karena orang tua siswa tidak mampu atau tuna netra," ujarnya.
Politisi PKB ini mengakui, memang banyak pelanggaran yang terjadi dalam proses PPDB, dan dewan masih melakukan inventarisasi pelanggaran tersebut. "Saat ini kami masih melakukan inventarisir berbagai pelanggaran. Secara umum memang harus ada evaluasi dari proses PPDB
ini," tukas dia. [num/kun]
