Jum'at, 10 April 2009 11:53:00 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan

Surabaya - Pemilik media massa di Indonesia belum mampu menjaga jarak dengan pemerintah. Kedekatan ini mempengaruhi pola pemberitaan politik selama pemilu dan bisa memicu konflik internal redaksi media itu sendiri.

Hal ini dikemukakan Andreas Harsono, jurnalis dan pengelola Yayasan Pantau, Jumat (10/4/2009). Yayasan Pantau adalah yayasan yang khusus bergerak di bidang jurnalisme dan memiliki website www.pantau.or.id.

"Kedekatan bisa merepotkan. Misalkan, SBY meminta media tertentu untuk tidak melakukan sesuatu, misalkan 'membunuh' berita tertentu. Sementara wartawan merasa harus memberitakan karena memiliki tanggungjawab untuk kepentingan masyarakat. Ini memunculkan ketegangan di media itu," kata Andreas kepada beritajatim.com, Jumat (10/4/2009).

Bos media seharusnya tak perlu berteman dan bermusuhan dengan pemerintah. Dengan begitu, media massa bisa bersikap proporsional. Andreas melihat, unsur kedekatan inilah yang memicu Okezone.com langsung meminta maaf dan mencabut berita politik uang yang membawa-bawa nama Edhi Baskoro Yudhoyono, putra SBY.

Secara umum, Andreas melihat pemberitaan media massa di Indonesia selama pemilu sangat buruk. Tidak ada berita yang cukup baik mengeksplorasi maupun menggali latar belakang kandidat presiden, legislator, maupun senator, sehingga pemilih bisa mempertimbangkan.

"Mayoritas pemilih tidak tahu orang-orang yang akan dipilihnya. Kalau orang-orang tidak tahu para kandidat, itu kesalahan media. Orang tidak tahu track record Prabowo atau Wiranto," kata pria asal Jember, Jawa Timur, ini.

Andreas menilai, ketidakmampuan media dalam mengeksplorasi rekam jejak kandidat tak lepas dari minimnya arahan pemimpin redaksi yang tak cukup membuat wartawan bekerja maksimal.

Apakah ini juga tak lepas dari adanya usaha pemilik media untuk menanamkan pilihan politiknya? "Dalam satu dua kasus, para bos meng-endorse. Ini mengganggu. Tapi endorsement tidak langsung mengintervensi," kata Andreas, mencontohkan Metro TV yang relatif independen dan tak membabi buta meliput sang bos yang juga tokoh Golkar Surya Palloh.

Andreas lebih memandang ketidakmampuan itu tak lepas dari tiadanya visi membuat liputan pemilu yang komprehensif. "Tidak ada keberanian menggali masa lalu para caleg. Yang dimainkan (para caleg) akhirnya isu agama dan putra daerah" kata Andreas. [wir]