Senin, 08 Juni 2009 21:03:15 WIB
Reporter : M. Taufik

Surabaya (beritajatim.com) - Sejumlah elemen Masyarakat Madura-Surabaya menolak komersialisasi terhadap jembatan Suramadu (Surabaya-Madura). Untuk itu, sejumlah organisasi tersebut mengirimkan surat kepada presiden yang intinya meminta agar penggunaan jembatan tidak dibebani biaya retribusi.

"Jembatan itu kan didanai APBN, seharusnya jembatan itu tidak diberlakukan seperti tol," kata Syafi NR, Sekretaris IPMI (Ikatan Pemuda Madura Indonesia), Senin (08/06/2009).

Surat itu sendiri dikirim atas nama beberapa organisasi masyarakat Madura diantaranya, IPMI (Ikatan Pemuda Madura Indonesia), Fokmas (Forum Komunikasi Masyarakat Sampang), Almara (Aliansi Mahasiswa Madura), Forum RT/RW Surabaya dan LSM Jakar.

Ditambahkan Syafi, surat tertanggal 8 Juni itu dikirim kepada presiden dengan tembusan kepada Wakil Presiden, Menteri PU, Menteri Negara PN/ Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Gubernur Jatim, Wakil Gubernur Jatim, Ketua DPRD Jatim, Walikota dan DPRD Kota Surabaya, Bupati dan Ketua DPRD Bangkalan, Bupati dan Ketua DPRD Sampang, Bupati dan Ketua DPRD Pamekasan.

"Bahwa Jembatan Suramadu adalah aset nasional yang dibangun dari APBN dan APBD," katanya kepada sejumlah wartawan.

Mawardi, Forum RT/RW Surabaya menambahkan, pembangunan Suramadu yang menelan biaya sekitar Rp 4,5 triliun selama ini menggunakan APBN dan dana hutang dari China, komposisinya Rp 2,4 triliun dari APBN dan Rp 2,1 triliun dana hutang dari China.

"Meski pembangunan menggunakan dana hutang, mestinya dalam pembayaran juga harus dibebankan kepada negara dengan menggunakan uang pajak," terangnya.

Selanjutnya, soal alasan dana masuk tol akan digunakan sebagai dana operasional dan pembiayaan jembatan, Mawardi menepis itu. Dia menambahkan, "biaya pemeliharaan dan operasional Jembatan Suramadu bisa dibebankan pada APBN dan APBD Jatim, Kota Surabaya, dan empat kabupaten di Madura," terangnya.

Oleh sebab itu, segenap elemen masyarakat Madura dan Surabaya menolak rencana komersialisasi jembatan terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang 5,4 kilometer itu. "Tidak benar rasanya kalau biaya operasional Suramadu dibebankan kepada masyarakat," tambahnya. [fik/kun]