Jum'at, 03 Juli 2009 07:52:26 WIB
Reporter : ---

 Jakarta (beritajatim.com) - Capres Jusuf Kalla 'memukul' capres SBY dengan mengangkat isu iklan pilpres satu putaran. Seharusnya JK bisa 'pukul KO' SBY dengan mempertanyakan kenapa iklan ilegal tersebut tidak ditarik.

"SBY sudah membalas JK terkait iklan itu. Sebetulnya JK bisa membalas dengan kuat lagi, dengan mengatakan kenapa tidak ditarik iklan itu," kata pengamat politik UI Abdul Gafur Sangaji, Jumat (3/7).

Seperti diketahui dalam debat capres putaran terakhir di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (2/7), JK mengatakan iklan pilpres satu putaran itu, tidak demokratis. Demokrasi tidak bisa dipandang berdasarkan uang, tetapi program dan ketokohan.

"Satu putaran untuk saya tidak demokratis. Saya khawatir, kalau hal itu kita percayai, nanti pada 2014 akan ada kata lanjutkan terus demi menghemat Rp 45 triliun tanpa pilpres sekalian. Mari kita tegakkan demkorasi dengan cara demokratis," ujar JK.

Menanggapi itu, SBY mengatakan iklan tersebut tidak berasal dari dirinya dan tim kampanye nasionalnya. "Iklan yang bapak maksud bukan iklan SBY, bukan iklan kamnas SBY," ujar SBY.

Tidak mau kalah, JK 'menyerang' kembali. Capres nomor tiga ini menyatakan iklan tersebut itu ilegal. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam melihat iklan itu.

Meski serangan balik JK, dinilai Sangaji, normatif. Tetapi debat capres terakhir ini menjadi ajang pertarungan SBY-JK. Sedangkan capres Mega terlihat masih tidak siap.

Jawaban Mega, lanjutnya, masih terlihat standar. Sering sekali ketua umum PDIP ini diperingati oleh moderator Praktikno, karena dalam memberikan pernyataan selalu lebih dari waktu 30 detik yang diberikan.

Di akhir acara pun, Mega tidak memanfaatkan waktu yang disediakan dalam menjawab pertanyaan apa yang akan dilakukan jika tidak menang dalam pilpres ini. Capres nomor satu ini hanya mengatakan akan terus mengabdi, dan terus berjuang untuk rakyat Indonesia.

"Iya saya kira debat pertama, kedua, ketiga, Mega bermain di tataran yang standar artinya tidak berani keluar. Hanya milik pak SBY dan JK," pungkas Sangaji.[ted]