Kamis, 09 Agustus 2012 22:35:49 WIB
Reporter : Harry Purwanto

Lumajang (beritajatim.com) - Hasil kunjungan kerja Komisi D DPRD Lumajang ke Kota Palu-Sulawesi dinilai cukup berhasil. Dewan mendapat banyak pengetahuan soal cara-cara  perusahaan memperhatikan tenaga kerjanya untuk memberi upah sesuai UMK (Upah Minimum Kota) yang ditetapkan oleh bupati setempat.

Pengawasan dan kinerja DPRD dan Pemkab Palu dalam melayani masyarakat yang berberja sebagai buruh benar-benar dilakukan. Hal itu jauh berbeda dengan Lumajang.

Ketua Komisi D, Drs. Bukasan mengatakan, Kabupaten Lumajang harus banyak belajar atau kunker ke Palu dalam penerapan UMK pada perusahaan, agar kesejahteraan buruh diperhatikan. Sehingga, perlu ada keterlibatan dari pemerintah untuk mengontrol dan mengawasan perusahaan mengaji buruh sesuai UMK.

"Pemerintah Palu sangat efektif dalam mengawasi ratusan perusahaan untuk menggaji buruhnya sesuai UMK," terang politisi PDIP Lumajang itu, Kamis (9/8/2012).

Komisi D melihat ada perbedaan antara Palu dengan Lumajang, bahkan bisa dibilang adalah kebalikannya. Salah satu contohnya, dari 600-an perusahaan yang ada di Lumajang, baru 30 persennya saja yang malakukan operasional sesuai dengan aturan UU ketenagakerjaan.

Sedangkan di Palu, dari 1.128 perusahaan yang terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsos Naker) Kota Palu, hanya 25 persen di antaranya atau sekitar ratusan perusahaan, belum melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan. "Jika perusahaan ada yang tidak melaksanakan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, akan dilakukan pembinaan-pembinaan. Perusahaan diberikan surat peringatan, untuk segera melaksanakan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan oleh pemeritahan kota Palu," terang Bukasan.

Komisi D akan merekomendasikan pada Pemerintah Lumajang perlu belajar banyak dari pemerintah kota Palu, bagaimana caranya menangani perusahaan yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi karyawan juga keberlangsungan investasi. "Ini yang akan segera kita lakukan di Lumajang," pungkasnya. [har/but]