Kamis, 24 Juni 2010 10:37:03 WIB
Reporter : Harisandi Savari

Pamekasan (beritajatim.com) - Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD setempat, Kamis (24/6/2010). Mereka menuntut kejelasan dana bagi hasil cukai (DBHC) 2008 dan 2009 di Kota Gerbang Salam.

Mahasiswa menilai, dana bagi hasil cukai di Pamekasan penuh dengan kebohongan. Itu dilihat, banyaknya petani tembaku yang berkeluh kesah akibat harga tembaku yang tidak sepadan dengan modal yang dikeluarkan.

Contoh ketidaktransparanan pengelolaan dana bagi hasil cukai pada 2008 dan 2009 di Pamekasan, yakni tidak adanya kejelasan dana anggaran 2008 untuk pengembangan indsutri kecil dan menengah yang telah dianggarkan Rp 1,9 miliar dan telah terealiasi Rp 1,8 miliar atau 99 persen yang kemudian dialokasikan dana bahan baku rokok Rp 1,5 miliar.

Namun, dana tersebut tidak jelas pengelolaannya. Ada indikasi, dana tersebut menjadi panjaan antara dinas terkait dan pihak ketiga.

"Disperindag juga patut dicurigai telah mengkorupsi peruntukan dana penyangga bahan baku rokok yang seharusnya Rp 1.573.275.000, tetapi hanya Rp 1.503.775.000 yang telah diberikan kepada pihak Aprolip (asosiasi produsen rokok lintingan Pamekasan)," kata Korlap Aksi, Sahur Abadi, Kamis (24/6/2010).

Sahur mengaku, tidak hanya disperindag yang patut disorot, Aprolip juga tidak transparan dalam mengelola dana penyangga bahan baku rokok Rp 1.503.775.000. Ada kesan, sambung Sahur, dana ini digunakan untuk memperkaya ketua Aprolip karena beberapa pengurus aprolip tidak tahu menahu dalam pengelolaan dana tersebut.

"Ini sudah tidak mematuhi MoU, karena Aprolip tidak mengembalikan dana penyangga itu," ungkapnya.

Parahnya lagi, tambah Sahur, pengadaan tandon yang diambil dari dana bagi hasil cukai Rp 2.835.000.000, hanya menjadi panjaan antara legislatif dan eksekutif ketika sebagian anggota DPRD menerima jatah tandon. "Ini jelas, sebagian dana telah dikorupsi. Kami minta ini diusut tuntas. Dewan hanya sok bicara, segera rekomendasikan permasalahan ini pada penegak hukum," tandasnya.

Hingga saat ini, ratusan mahasiswa di halaman kantor DPRD meminta pimpinan dewan, komisi DPRD yang terkait dengan DBHC serta instansi terkait khusunya Disperindag dan Dishutbun menemui mereka untuk membicarakan dugaan korupsi DBHC.

"Keluar kalian. Jika tidak kami akan anarkis. Kalian juga manusia sama seperti kami. Jangan sok jadi pemimpin," pungkasnya. [san/wir]